Manokwari (ANTARA) - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima sejumlah poin aspirasi dari hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Barat tahun 2025.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Kamis, mengatakan aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti saat rapat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar dapat direalisasikan.
"Kami sudah agendakan rapat bersama Kemenkes dan saat itulah saya sebagai wakil dari Papua Barat akan minta atensi khusus Pak Menteri," ucapnya.
Menurut dia, Papua Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mengakselerasi transformasi program kesehatan agar implementasinya berjalan maksimal sesuai ekspektasi masyarakat.
Poin aspirasi hasil rapat kerja Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten tentunya relevan dengan kebutuhan daerah, kata dia, sekaligus optimalisasi program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Aspirasi ini tidak hanya kebutuhan daerah tapi bagaimana pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan efektif," kata Filep.
Filep juga menyarankan agar pemerintah daerah dan legislatif di Papua Barat tetap konsisten memperhatikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Komitmen itu untuk menyukseskan Program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang terakomodasi dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) periode 2022-2041.
"Saya juga berharap pemerintah daerah dan teman-teman dewan, prioritaskan alokasi Dana Otsus untuk sektor prioritas," kata Filep.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat Alwan Rimosan menjelaskan hasil Rakerkesda pada 24-26 Agustus 2025 merekomendasikan sejumlah program yang memerlukan intervensi pemerintah pusat.
Hal itu meliputi keberlanjutan pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan eliminasi penyakit malaria, HIV/AIDS, TBC dan kusta, serta upaya meningkatkan tipe RSUP Papua Barat dari C menjadi tipe B pendidikan.
"Hal-hal lain yang prioritas itu soal pembangunan Poltekes Kemenkes di Papua Barat, karena sudah terpisah dari Sorong (Papua Barat Daya)," kata Alwan.
Dia menyebut intervensi anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar rekomendasi Rakerkesda dapat terealisasi sesuai target, mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
Percepatan pencapaian program kesehatan nasional di Papua Barat, lanjut dia, memerlukan sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor, baik melalui alokasi APBN maupun dukungan regulasi dari Kemenkes.
"Memang masih efisiensi, tapi kami berharap dengan adanya dukungan senator, program bidang kesehatan di Papua Barat dapat perhatian pusat," kata Alwan.
