Institut Usba gandeng masyarakat adat Raja Ampat bahas pengelolaan SDA

Sorong (ANTARA) - Institut Usba menggandeng masyarakat adat Raja Ampat, Papua Barat Daya, membahas posisi dan kedudukan untuk memperkuat posisi strategis mereka dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal menuju pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Direktur Institut Usba Charles Imbiri, di Sorong, Kamis, mengatakan bahwa dinamika pembangunan di Raja Ampat selama ini sering kali mengabaikan posisi masyarakat adat, padahal merekalah pemilik sah wilayah adat yang menyimpan kekayaan alam luar biasa.

“Sehingga diskusi ini bertujuan untuk memperjelas posisi masyarakat adat, baik di antara sesama suku maupun mereka dengan pemerintah dalam pengelolaan SDA,” ujar Charles usai membuka dialog kebudayaan di Kota Sorong.

Ia menjelaskan, keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat yang sudah dikenal hingga mancanegara, tidak hanya meliputi pariwisata, tetapi juga potensi sumber daya seperti nikel dan batubara. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama.

“Ada banyak kekayaan alam, tapi belum dikelola oleh masyarakat adat secara langsung. Karena itu, posisi mereka harus ditentukan dan dihormati,” tegasnya.

Menurut Charles, terdapat sekitar 12 hingga 15 suku di Raja Ampat dengan struktur kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda.

Ia menilai penting adanya ruang diskusi bersama untuk menyepakati kedudukan, batas wilayah, dan prinsip saling menghargai antarsuku.

“Misalnya pembangunan fasilitas umum seperti sekolah atau puskesmas dibangun di atas tanah adat, tetapi tanpa koordinasi yang baik, hal ini bisa menimbulkan konflik antarsuku atau antara masyarakat adat dan pemerintah,” ujarnya.

Charles berharap diskusi ini menjadi pijakan penting agar masyarakat adat dapat bersatu, memperkuat posisi, dan mendapatkan manfaat dari berbagai investasi yang masuk ke wilayah mereka.

“Jangan sampai investasi tambang masuk terus, tapi masyarakat adat hanya jadi penonton,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM Papua Barat Daya Suroso, mengapresiasi langkah Institut Usba yang menginisiasi dialog bersama masyarakat adat untuk memperjelas posisi mereka di tengah kondisi pembangunan di Raja Ampat.

Menurut dia, langkah ini merupakan pendekatan strategis yang mampu mempertemukan nilai-nilai budaya dengan kebutuhan pembangunan.

“Raja Ampat kaya akan sumber daya alam, baik laut maupun darat, dan juga kaya akan budaya serta manusianya. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan membangun secara inklusif,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan menjadikan hasil diskusi masyarakat adat sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Melalui forum seperti ini, sangat diharapkan lahir rekomendasi yang bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah, agar pembangunan berjalan berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.