Sorong (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah guna mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Ketua Tim Baleg DPR RI, Bob Hasan, di Kota Sorong, Selasa, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan legislasi nasional untuk memperkuat landasan hukum kelembagaan BPIP agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila di seluruh Indonesia.
“Kami datang ke Papua Barat Daya untuk mendengar langsung pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, aspirasi dari daerah sangat penting agar RUU BPIP benar-benar mencerminkan kebutuhan bangsa, termasuk di wilayah timur Indonesia.
Ia menegaskan pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu diperkuat hingga ke tingkat daerah melalui sinergi antara BPIP, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Papua Barat Daya memiliki keragaman budaya yang tinggi. Nilai-nilai Pancasila harus dihadirkan secara kontekstual agar benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota Baleg DPR RI, perwakilan pemerintah daerah, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam kesempatan itu, peserta forum diskusi memberikan berbagai masukan terkait penguatan fungsi BPIP, termasuk perlunya peningkatan pendidikan ideologi Pancasila di lembaga pendidikan dan institusi pemerintahan daerah.
Ketua Tim Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan pandangan dan masukan yang disampaikan masyarakat Papua Barat Daya menjadi refleksi penting bagi penguatan nilai-nilai Pancasila di daerah.\
"Aspirasi dari Papua Barat Daya lebih banyak menyoroti masalah toleransi dan harmoni antarumat," ucapnya
Selain itu, pihaknya juga menerima banyak pandangan terkait kesejahteraan sosial dan pentingnya mewujudkan politik yang adil, baik dalam konteks pemilukada maupun pemilihan legislatif.
Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila tidak boleh hanya dipahami dalam konteks historis atau sekadar mengenang proses perumusan dasar negara, tetapi juga harus dikaitkan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia masa kini.
“Pancasila bukan hanya abstraksi sejarah, tetapi harus hidup dalam praktik demokrasi dan pembangunan ekonomi yang kita jalankan saat ini. Keutuhan persatuan dan demokratisasi yang tumbuh di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Bob Hasan menambahkan seluruh masukan yang diperoleh dari daerah akan menjadi bahan penting dalam penyusunan materi muatan RUU BPIP.
“Kami menilai hasil dari kunjungan kerja kali ini sudah cukup signifikan, sekitar 80 persen dari total aspirasi yang kami butuhkan sudah terkumpul. Karena setiap anggota Panitia Kerja (Panja) juga diberi kesempatan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Bob Hasan menegaskan Baleg DPR RI masih akan melengkapi data dan pandangan dari sejumlah daerah khusus, terutama Aceh dan Papua, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dia mengatakan Aceh dan Papua menjadi penting karena keduanya memiliki otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mendengarkan bagaimana penerapan pembinaan ideologi Pancasila di wilayah dengan kekhususan tersebut, bukan dalam konteks keberpihakan, tetapi untuk memahami pandangan dan praktik yang berkembang di masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Baleg DPR RI jaring aspirasi di PBD dukung penyusunan RUU BPIP
