Sorong (ANTARA) - Polda Papua Barat Daya (PBD) dan Kantor Cabang Bulog Sorong mendistribusikan 57 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke lima wilayah PBD sebagai bagian penting untuk mendukung pemenuhan pangan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kapolda PBD Brigjen Pol Gatot Haribowo di Sorong, Rabu, menjelaskan, momentum hari raya sering memicu peningkatan permintaan bahan pokok, sehingga pemerintah pusat dan Bulog menyiapkan langkah antisipatif melalui distribusi serentak agar manfaatnya dirasakan merata hingga wilayah Papua Raya.
"Kita sudah mulai mendistribusikan beras SPHP itu sejak 9 Desember 2025 ke lima kabupaten kota," jelasnya.
Total beras SPHP yang didistribusikan untuk wilayah Papua Barat Daya mencapai 57 ton dengan rincian Kabupaten Sorong 13 ton, Kota Sorong 22 ton, Kabupaten Tambrauw 3 ton, Kabupaten Raja Ampat 10 ton, Kabupaten Sorong Selatan 7 ton, dan Kabupaten Maybrat 2 ton.
Ia yakin bahwa pendistribusian ini berjalan lancar, terlebih karena stok beras SPHP di Gudang Bulog masih sangat mencukupi sebanyak 4 ribu ton.
“Tidak ada pengawasan khusus, tetapi Polres di masing-masing wilayah akan tetap memonitor proses pendistribusian. Karena kegiatan ini dilakukan serentak, pengamanan tentu berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Kapolda.
Brigjen Gatot menambahkan, target penjualan beras SPHP pada November–Desember 2025 di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 424 ton.
"Untuk Papua Barat Daya, hingga saat ini baru 193 ton yang tersalurkan," katanya.
Ia berharap, beberapa hari ke depan penjualan dapat dimaksimalkan agar mendekati target sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.
“Beras SPHP ini kualitasnya bagus dengan harga terjangkau maksimal Rp 67.000. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Beatriks M. Siren mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya soal distribusi beras, tetapi wujud komitmen pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Pemprov PBD, lanjutnya, terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi lokal, dukungan kepada petani, hingga integrasi data pangan.
"Intervensi cepat seperti SPHP tetap diperlukan untuk meredam gejolak harga," harapnya.
Beatriks mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Pastikan beras SPHP tersedia di pasar dengan harga sesuai ketentuan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
