BPK sebut dua masalah signifikan pada sektor kesehatan di Wondama

Manokwari (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menemukan dua permasalahan signifikan terkait penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama.

Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Agus Priyono di Manokwari, Selasa, mengatakan permasalahan dimaksud yaitu, keterbatasan sumber daya tenaga medis dan sarana prasarana yang belum memadai.

“Ada dua permasalahan signifikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah selama 60 hari ke depan,” kata Agus usai menyerahkan LHP kinerja semester II tahun 2025.

Hasil pemotretan dari Tim BPK, kata dia, keterbatasan sumber daya kesehatan pada rumah sakit maupun puskesmas di Teluk Wondama memengaruhi mutu dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga pemerintah daerah setempat perlu melakukan perbaikan.

“Kalau rekomendasi yang kami berikan tidak dilaksanakan, maka pembangunan sektor kesehatan tidak dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, implementasi rekomendasi perbaikan layanan kesehatan harus sesuai dengan action plan (panduan kerja) yang disusun oleh pemerintah daerah guna mendukung program nasional.

Pembangunan manusia di Teluk Wondama yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) membutuhkan keseriusan semua pihak.

“Bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan dengan baik. Kalau masyarakat sehat, maka bisa berpartisipasi dalam pembangunan,” kata Agus.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Teluk Wondama Aser Waroy mengatakan pemerintah daerah setempat belum melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan.

Padahal, kata dia, pemerintah daerah itu telah mengalokasikan sebesar 30 persen dari dana alokasi umum (DAU), dana otonomi khusus dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan.

“Kesiapan tenaga medis, distribusi obat, dan peralatan kesehatan sampai ke puskesmas, belum ada evaluasi. Rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, ketersediaan tenaga medis terutama dokter yang mengemban tugas di puskesmas masih sangat terbatas, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

Belanja peralatan kesehatan yang didistribusikan ke 13 puskesmas di Teluk Wondama juga tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis kompeten untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

“Akibatnya, peralatan itu sebagian sudah rusak. Hasil pemeriksaan BPK akan saya sampaikan ke kepala daerah,” ujarnya.