DPRP PBD desak polisi ungkap mafia BBM Subsidi di Sorong

Sorong (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) meminta aparat kepolisian setempat mengusut tuntas para mafia yang terlibat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong.

Anggota DPRP PBD Robby Wanma saat menerima aspirasi para supir truk yang menggelar aksi demo damai di Kantor Depo Pertamina Sorong, Selasa, menyebut antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi sudah lama terjadi di Kota Sorong dan menjadi pemandangan sehari-hari di semua SPBU, tanpa pernah ada solusi penyelesaian.

"Kami minta Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota mengusut tuntas dugaan praktik mafia BBM subsidi agar penyaluran BBM subsidi ini bisa tepat sasaran. Jika ada anggota yang terlibat, harus diberikan sanksi tegas, bahkan bila perlu dipecat,” kata Robby saat menyampaikan orasi.

Menurut dia, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong dapat berjalan adil, tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat kecil.

DPRP Papua Barat Daya, katanya, berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong berjalan sesuai ketentuan. Langkah yang dilakukan DPRP setempat yaitu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengawasi distribusi BBM subsidi.

“Selama ini selalu disampaikan tidak ada kelangkaan, namun di lapangan masyarakat masih sering mengeluh bahkan terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU,hampir setiap hari ” ujarnya.
​​​​​​​
Robby juga menyoroti keterlibatan oknum tertentu dalam bisnis terselubung BBM subsidi di Kota Sorong baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

“Ada oknum-oknum yang menampung BBM subsidi. Ini bukan kejadian baru, sudah berlangsung lama. Bahkan sering terjadi aktivitas pengangkutan saat tengah malam sampai pagi hari,” ungkapnya.

Untuk mencegah praktik penyelewengan itu, Robby meminta Pertamina memperketat pengawasan di seluruh SPBU, termasuk pengawasan terhadap operator dan sistem distribusi BBM subsidi.

“Pengawasan di SPBU harus diperketat agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

DPRP PBD juga berencana membentuk tim satgas gabungan untuk mengawasi dan memperketat penyaluran BBM Subsidi.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera membentuk tim satgas," katanya.
​​​​​​​