Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyebut ketersediaan guru secara jumlah relatif mencukupi, namun masih menghadapi persoalan utama pada distribusi yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman dan daerah konflik.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah, di Nabire, Sabtu, mengatakan secara total jumlah tenaga pendidik di Papua Tengah mencapai sekitar 10.804 orang, tetapi penempatannya masih menumpuk di wilayah perkotaan.
“Secara angka kita cukup, tetapi penyebaran belum merata. Di Mimika dan Nabire sebagai ibu kota kabupaten terjadi penumpukan, sementara di enam kabupaten masih kekurangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2026, rasio guru dan siswa pada berbagai jenjang pendidikan relatif ideal. Pada jenjang PAUD rasio mencapai 1:13, SD 1:19, SMP 1:19, SMA 1:19, SMK 1:16, dan SLB 1:5.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan karena banyak sekolah di wilayah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar.
“Masalah utama bukan hanya jumlah, tetapi distribusi. Ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di pedalaman justru tidak ada,” katanya.
Selain itu, ketergantungan terhadap guru non-PNS masih cukup tinggi di sejumlah wilayah seperti Mimika, Nabire, dan Paniai, yang menunjukkan belum meratanya distribusi tenaga aparatur sipil negara di sektor pendidikan.
Nurhaidah menambahkan, tantangan lain juga muncul dari kondisi geografis Papua Tengah yang sulit dijangkau serta adanya wilayah dengan konflik sosial, sehingga mempengaruhi minat dan keberlanjutan penugasan guru.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah daerah mencatat kebutuhan riil tambahan guru di Papua Tengah mencapai sekitar 2.180 orang.
Kebutuhan tersebut meliputi guru SD di wilayah pedalaman sekitar 650 orang, guru SMP mata pelajaran inti 420 orang, guru PAUD kampung 500 orang, guru SMK produktif 310 orang, guru SMA sains dan matematika 180 orang, serta guru SLB sebanyak 120 orang.
“Ini kebutuhan nyata yang harus segera diintervensi agar pemerataan layanan pendidikan bisa terwujud,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, terus mendorong kebijakan pemerataan tenaga pendidik melalui penempatan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk melalui program guru afirmasi.
Selain itu, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan distribusi guru lebih merata serta selaras dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah guru, tetapi memastikan mereka berada di tempat yang benar-benar membutuhkan,” kata Nurhaidah.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
