Sorong (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak kejahatan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Papua Barat Daya yang secara aktif menginisiasi kegiatan sosialisasi edukasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA,” kata Ahmad Nausrau saat menghadiri kegiatan sosialisasi edukasi dan perlindungan perempuan dan anak di SMA Negeri 3 Kota Sorong, Senin.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelajar tentang pentingnya menjaga hak-hak mereka serta meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Menurut dia, perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, diskriminasi, maupun kekerasan, sehingga pemerintah provinsi mendukung penuh upaya edukasi dan perlindungan yang dilakukan BKOW Papua Barat Daya.
“Perempuan berada di barisan terdepan dalam mendidik generasi muda menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di Tanah Papua. Karena itu mereka harus merasa aman dan terlindungi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anak-anak juga merupakan aset masa depan Papua Barat Daya. Oleh sebab itu, kata dia, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
“Kalau anak-anak mendapatkan kekerasan dan tidak memperoleh perlindungan yang layak, bagaimana kita mengharapkan Papua Barat Daya menjadi provinsi yang maju dan berkembang,” katanya.
Ahmad Nausrau berharap melalui kegiatan tersebut para peserta dapat memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta berani melaporkan atau “speak up” apabila mengalami ataupun mengetahui adanya tindak kekerasan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
Dengan demikian, lanjut dia, rantai kekerasan dapat diputus sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di tengah masyarakat.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan menggandeng sekolah serta pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Kota Sorong, Natali Lapik menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai memberikan edukasi penting bagi siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
Ia mengatakan, pihak sekolah juga telah membentuk tim pengendalian kekerasan untuk mengawasi aktivitas siswa setiap hari serta mencegah terjadinya perundungan maupun tindak kekerasan lainnya.
“Kami berharap seluruh siswa di SMA Negeri 3 Kota Sorong dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa adanya kekerasan di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Papua Barat Daya, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat 124 kasus, dengan kekerasan seksual mencapai 38 kasus atau 64 persen dari total laporan.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
