Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebut sebagian besar belanja kementerian/lembaga masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan serapan nilai belanja untuk pemerataan pembangunan di dua provinsi tersebut hingga triwulan III mencapai Rp815,38 miliar.
"Serapannya masih rendah, 41,22 persen dari total alokasi pagu tahun 2025 sebesar Rp1,98 triliun. Kami terus mengakselerasi agar belanjanya lebih optimal," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat Bernand Situmorang di Manokwari, Minggu.
Ia mengatakan sejumlah kegiatan strategis dalam belanja tematik, antara lain pengembangan Bandara Rendani Manokwari yang mencakup pelapisan runway, taxiway, dan apron untuk meningkatkan kualitas layanan penerbangan.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pengembangan dan pengelolaan irigasi, termasuk rehabilitasi bendungan serta pembangunan jaringan air tanah (JIAT) untuk mendukung produktivitas pertanian di daerah.
“Kemudian pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, yang menjadi koridor penting bagi konektivitas antarwilayah,” ujar Bernand.
Selain itu, pembangunan jaringan irigasi multikomoditas juga menjadi prioritas belanja infrastruktur karena berperan langsung mendukung diversifikasi pangan dan peningkatan produksi pertanian.
DJPb mendorong agar pelaksanaan anggaran belanja tematik tidak hanya terserap, tetapi dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di dua provinsi tersebut.
"Supaya benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” katanya.
Bernand menambahkan, belanja tematik lainnya meliputi sektor pendidikan yang terealisasi Rp187,39 miliar atau 38 persen dari pagu Rp493,08 miliar, serta pengendalian inflasi Rp98,52 miliar atau 45,9 persen dari pagu Rp214,65 miliar.
Selanjutnya, belanja layanan kesehatan Rp63,63 miliar atau 47,61 persen dari pagu Rp133,65 miliar, penanganan stunting Rp720 juta atau 27,33 persen dari pagu Rp2,63 miliar, dan penurunan kemiskinan ekstrem Rp8,36 miliar atau 71,79 persen dari pagu Rp11,6 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025