Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan 75 calon pegawai negeri sipil (CPNS) purna praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus memberikan kontribusi dalam upaya percepatan pembangunan di daerah itu.
"Saya berharap kalian sebagai putra putri daerah, harus siap ditempatkan di manapun dan kapanpun, termasuk siap turut andil membantu percepatan pembangunan," kata dia dalam pembukaan Latsar CPNS Purna Praja IPDN Papua Barat Angkatan XXIX di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan pada 2022, pemerintah pusat telah menetapkan empat provinsi baru di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Papua Barat.
Pemekaran tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan solusi mengurangi rentang kendali pelayanan pemerintah bagi masyarakat.
Dengan demikian, puluhan purna praja IPDN harus mengikuti pembelajaran klasikal pelatihan dasar (latsar) CPNS dengan sungguh-sungguh supaya mengusai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi pemerintahan.
"Saudara diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat," tutur Waterpauw.
Ia menegaskan bahwa seluruh CPNS wajib mengikuti masa percobaan yang dikemas melalui proses pelatihan terintegrasi guna membentuk integritas moral, motivasi nasionalisme, kepribadian yang unggul, memperkuat profesionalisme dan kompetensi.
Penyelenggaraan latsar adalah implementasi Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021.
"CPNS harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara demi terwujudnya smart governance," ucap Waterpauw.
Ia mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi penyelenggaraan latsar CPNS golongan III bagi 75 purna praja IPDN yang dipusatkan pada BPSDM Papua Barat.
Ia juga meminta puluhan CPNS IPDN itu memberikan energi bagi birokrasi dalam melahirkan inovasi pelayanan sekaligus perubahan pola kerja aparatur pemerintah sesuai tuntutan zaman.
"Saya apresiasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang sudah fasilitasi latsar di BPSDM Papua Barat," ujar Waterpauw.
