Sorong (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad meyakini bahwa dengan hadirnya investasi di wilayah ini akan memberikan dampak positif terhadap penyelesaian persoalan khususnya kemiskinan ekstrim dan pengangguran di wilayah itu.
Menurut Musa'ad, ketika investor berhasil masuk ke Papua Barat Daya, tentunya akan meraup banyak tenaga kerja dan secara otomatis masyarakat akan menerima gaji setiap bulan secara permanen untuk menghidupi kebutuhan keluarga, akhirnya kemiskinan dan pengangguran yang menjadi momok di wilayah ini akan terminimalisir secara baik dan maksimal.
"Investasi itu peluang besar bagi kita dan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," jelas Muhammad Musa'ad di Sorong, Kamis.
Upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menjawab peluang investasi itu adalah mendata dan menginventarisir seluruh potensi alam yang ada di enam kabupaten dan satu kota guna memastikan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendatangkan investor berinvestasi.
"Saat ini Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Provinsi Papua Barat Daya melakukan rapat untuk menentukan potensi di setiap wilayah," beber Musa'ad.
Sebab, kata dia, persoalan angka kemiskinan di enam kabupaten/kota pun sangat memprihatinkan. Kabupaten Tambrauw, menempati urutan pertama tertinggi angka kemiskinan sebesar 32,45 persen, kemudian tertinggi kedua adalah Kabupaten Maybrat sebesar 31,14 persen.
"Tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Sorong dengan angka 27,58 persen. Artinya hampir seperempat dari populasi pendudukan Kabupaten Sorong berada di bawa garis kemiskinan," kata Musa'ad.
Selanjutnya, Kabupaten Sorong Selatan menempati posisi tertinggi keempat sebesar 18,48 persen, Kabupaten Raja Ampat berada pada posisi terendah kedua yaitu 17,32 dan terendah pertama adalah Kota Sorong berjumlah 14,96 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran di Papua Barat Daya 2021-2022, Kota Sorong menepati urutan pertama dengan jumlah tingkat pengangguran 2021 sebanyak 9,95 persen dan 2022 sebanyak 10,09 persen.
"Karena Kota Sorong adalah pusat orang mencari kehidupan kemudian minim lapangan pekerjaan sehingga menjadi indikator tingginya angka pengangguran," kata Musa'ad.
Kabupaten Sorong berada pada angka 3,36 persen pada 2021 dan 2022 menempati posisi 3,38 persen. Kemudian, Kabupaten Sorong Selatan 3,55 persen pada 2021 kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,05 persen.
Kabupaten Maybrat menempati angka pengangguran sebesar 1, 89 persen pada 2021 kemudian meningkat menjadi 2, 09 persen di 2022. Kabupaten Tambrauw tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 1,89 persen kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar 1, 46 persen.
"Yang terakhir adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pengangguran sebanyak 3,81 pada 2022 dan 2022 meningkat menjadi 3,91 persen," kata Musa'ad.
Musa'ad mengakui bahwa dua persoalan ini menjadi beban dan momok tetapi sekaligus merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terus berupaya dan mencari solusi terbaik dan strategis guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kondisi sekarang terjadi berbalik, kita punya potensi alamnya besar, mulai dari minyak dan gas, hutan luas, lautan lebar, emas dan sebagainya tapi kondisi kita hari ini masih banyak yang miskin dan menganggur," ungkap Musa'ad.
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Papua Barat Daya mendorong percepatan investasi di wilayah itu dengan mendata seluruh potensi alam yang ada, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan yang namanya penyusunan dokumen rencana umum penanaman modal Provinsi Papua Barat Daya.
"Setelah kita susun maka akan menjadi peraturan gubernur, itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan investasi," kata Musa'ad.
Karena itu dia berharap kepada seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi 38 ini untuk membangun kolaborasi dalam rangka mempercepat persiapan investasi guna menjawab persoalan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah itu.
