Sorong (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menegaskan kepada seluruh ASN baik di tingkat Provinsi Papua Barat Daya maupun di lima kabupaten dan satu kota untuk tidak bermain politik praktis, karena akan berujung pada pemecatan dari status ASN.
Hal ini ditegaskan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad sebagai respon terhadap pakta integritas yang ditandatangani Yan Piet Mosso atas dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Saya sudah sering menyampaikan hal ini kepada ASN supaya jangan main politik, karena itu haram jika bermain politik praktis," kata Pj Gubernur Musa'ad pada kegiatan pembukaan Papua Barat Daya Expo 2023 di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Kamis.
Ia menjelaskan, ASN tidak dibenarkan untuk memihak salah satu kandidat. Bahkan sejak ada penetapan dan seterusnya, gerakan tangan pun sudah tidak boleh karena itu memberikan sinyal atau kode tertentu atas dukungan terhadap salah satu calon.
"Dukungan pasangan calon tidak hanya untuk presiden dan wakil presiden, tapi juga untuk legislatif termasuk nanti kepala daerah itu juga tidak boleh, itu dilarang," tegas Musa'ad.
Jika, kata dia, ASN telah diketahui bermain politik dengan memberikan dukungan konkret terhadap satu kandidat, itu ancamannya bisa sampai pada pemberhentian atau pemecatan dari status ASN.
"Saya ingatkan kepada seluruh ASN di Papua Barat Daya agar berhati-hati dan jangan terpancing meneruskan kalau ada informasi terkait pasangan calon," harap Musa'ad.
Terungkap tanda tangan Yan Piet Mosso pada pakta integritas atas dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 ketika operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Dari lima poin pernyataan itu, ada satu poin yang menjadi penyataan sikap Yan Piet Mosso untuk mencari dukungan terhadap Ganjar Pranowo dengan memberikan kontribusi suara di Pilpres 2024 minimal 60%+1 di Kabupaten Sorong.
"Kalau soal itu saya tidak berkomentar," kata Musa'ad.
