Sorong (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Sorong membahas komitmen dan upaya bersama untuk mencegah korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa yang diimplementasikan melalui 10 proyek strategis di daerah itu.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria di Sorong, Rabu, menjelaskan di Kota Sorong terdapat 10 proyek strategis yang tersebar di Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan serta Dinas Lindungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita akan proses pengadaan tender 10 proyek ini dari hulu hingga ke hilir," jelas dia.
Dia mengatakan, guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip penegakan integritas, sehingga Pemkot Sorong perlu melakukan probity audit proyek-proyek tersebut, atau penilaian secara independen.
“Pemkot Sorong menjanjikan akan melaksanakan
probity audit lima proyek tuntas pada bulan Agustus mendatang. Kami akan me-
review hasil
probity audit dan memberikan rekomendasi bagi Pemkot Sorong,” kata Dian.
Sebanyak 10 proyek strategis ini, diantaranya proyek yang dikelola Dinas Bina Marga yakni rekonstruksi Jalan Gunung Batur senilai Rp4,47 miliar, proyek pembangunan jembatan Malibela senilai Rp3,34 miliar.
Kemudian proyek yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yakni rehabilitasi drainase Jalan Perwakilan sebesar Rp8,6 miliar, proyek pengangkutan sampah basah Rp9,45 miliar dikelola Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, dua proyek yang dikelola Dinas Pendidikan yakni penambahan ruang kelas baru bertingkat SDN 15 Kota Sorong senilai Rp3,87 miliar dan rehabilitasi total enam ruang kelas SMPN 3 Kota Sorong sebesar Rp2,8 miliar.
Empat proyek yang dikelola Dinas kesehatan, yakni pembangunan gedung Puskesmas Remu Rp1,8 miliar, pembangunan ruang bersalin Puskesmas Sorong Timur Rp 1,9 miliar, pembangunan ruang rawat inap dua lantai di RS Sele Be Solu Rp 11,87 miliar, dan pembangunan unit gedung hemodialisis dan endoscopy dua lantai RS Sele Be Solu Rp11,87 miliar.
"Jadi kita akan lihat prosesnya dari hulu ke hilir," ungkap dia.
Dian mengatakan, setelah Pemkot Sorong melakukan probity audit, KPK akan kemudian melihat kembali untuk memastikan prosesnya sesuai dengan penegakan integritas.
Spesialis Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK, Ben Hardy Saragih berharap kepada Pemerintah Kota Sorong agar segera melakukan proses pemilihan vendor terhadap beberapa proyek yang belum tuntas.
"Karena ini sudah Juni kemudian cuaca pun tidak mendukung, maka jika hingga proses pemilihan vendor sampai Juli maka pelaksanaan proyeknya semakin singkat," ujar dia.
Dia menilai bahwa proyek yang dikerjakan dalam waktu yang singkat tentu sangat berdampak terhadap hasil pekerjaan kurang optimal.
Karena itu dia berharap kepada Pemerintah Kota Sorong agar mengejar pemilihan vendor terhadap beberapa proyek yang belum selesai.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
KPK-Pemkot Sorong kawal 10 proyek strategis
