BIN waspadai isu pemindahan empat tapol meluas ke wilayah Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Badan Intelijen Negara (BIN) terus mewaspadai isu pemindahan empat tahanan politik (tapol) dari Sorong, Papua Barat Daya, meluas ke wilayah Papua Barat karena diboncengi kepentingan kelompok tertentu.

Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal TNI Sri Widodo di Manokwari, Selasa mengatakan, perlu langkah antisipasi yang efektif sehingga tidak menimbulkan gangguan stabilitas keamanan.

"Ada selebaran berisi ajakan unjuk rasa yang disebarkan kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Ini patut diantisipasi," kata Widodo.

Dia menyarankan aparat keamanan dengan intelijen memperkuat koordinasi guna mengoptimalkan upaya deteksi dini terhadap gerakan penggalangan opini terhadap pemindahan empat tapol tersebut.

Hal ini, menurut dia, merujuk pada hasil identifikasi perkembangan dinamika sosial politik nasional dengan daerah yakni pembubaran DPR dan lainnya, yang sudah tidak menjadi fokus utama rencana aksi.

"Ini sangat penting supaya jangan kecolongan. Seruan aksi lewat selebaran itu disebarkan TNPB (Tentara Nasional Papua Barat)," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Widodo, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tujuh kabupaten di seluruh Papua Barat masih relatif kondusif karena belum adanya gejolak yang berlebihan.

Dia menyampaikan bahwa aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh tokoh harus aktif melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar di media sosial.

"Kami berusaha take down penyebaran informasi dengan atribut yang kontra dengan NKRI. Kita semua harus edukasi anak-anak muda," kata Widodo.

Ia berharap agenda penyampaian aspirasi yang rencananya dilakukan di Manokwari pada Selasa (2/9), berlangsung dengan tertib, aman, dan damai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia berharap masyarakat harus mengutamakan jalur dialog dan musyawarah saat menyampaikan aspirasi, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan keresahan publik.

"Mudah-mudahan rencana unjuk rasa besok tidak anarkis, supaya masyarakat tidak khawatir," ucap Widodo.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengimbau seluruh masyarakat menjaga kondusivitas, serta tidak mudah terprovokasi dengan isu yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Dia menegaskan stabilitas keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, terutama dalam menyikapi dinamika sosial politik yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya.

"Saya selaku Gubernur dan Kepala Suku Besar Arfak mengimbau semua elemen menjaga keamanan agar tetap kondusif," kata Dominggus.

Menurut dia, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak harus direspons dengan melakukan aksi anarkis karena setiap aspirasi dapat disalurkan melalui mekanisme yang sah.

Dia mengatakan Pemerintah tidak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun hal tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemerintah tidak larang demo, tapi ada mekanismenya. Tidak boleh sampai buat tindakan anarkis," ujarnya.