Jakarta (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyebut pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan di Papua, utamanya terkait keselamatan kerja dan pemanfaatan dana Otonomi khusus (Otsus).
"Kebijakan tidak bisa hanya disampaikan melalui saluran formal. Ia harus diterima melalui struktur yang dipercaya masyarakat, dan itu berarti melibatkan adat sebagai pusat legitimasi,” kata Dosen Program Doktoral Kajian Stratejik dan Global Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI, Solikhah Yuliatiningtyas, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Dalam riset sekaligus pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Papua Barat tersebut, UI juga menemukan masih adanya kesenjangan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Papua Barat antara sektor formal dan komunitas non-perkotaan. Pada sektor formal, penerapan K3 relatif lebih mapan karena didukung struktur regulasi dan mekanisme evaluasi yang berjalan.
"Namun di banyak wilayah luar perkotaan, standar keselamatan kerja belum diterapkan secara memadai. Kebijakan K3 juga belum dipahami sebagai kebutuhan praktis, baik karena kurangnya akses informasi maupun desain kebijakan yang belum sesuai dengan pola kerja masyarakat Papua Barat," ujar Solikhah.
Tim dari UI menerapkan pendekatan pengabdian masyarakat berbasis kajian kebijakan partisipatoris, yaitu model yang fokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan melalui dialog langsung dengan pemangku adat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
"Keberhasilan kebijakan publik di Papua bergantung pada kesesuaiannya dengan struktur sosial masyarakat," ucap Solikhah.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai institusi daerah seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, akademisi lokal, hingga komunitas masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat Deassy D Tetelepta menegaskan, efektivitas kebijakan publik di Papua sangat ditentukan oleh legitimasi adat. Menurutnya, masyarakat akan merespons sebuah kebijakan hanya jika disampaikan oleh figur yang mereka percayai, terutama pemimpin adat.
"Ketika jalur komunikasi tersebut tidak dilibatkan, kebijakan sering kali berhenti pada tataran administratif dan tidak diterjemahkan menjadi praktik," ujarnya.
Sedangkan Rektor Universitas Charitas Manokwari, Robert Hammar, menilai bahwa program pemerintah selama ini tidak berjalan efektif bukan karena substansi kebijakannya, melainkan karena cara penyampaiannya tidak mengikuti struktur relasi sosial masyarakat Papua.
Dalam temuan lapangan, UI juga mencatat adanya persoalan serius terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program penambahan dukungan dana kesehatan Otsus yang digagas Gubernur Papua Barat. Program ini pada dasarnya bertujuan menutupi biaya layanan kesehatan yang tidak dijangkau BPJS bagi masyarakat asli Papua.
Namun, di sejumlah distrik, masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak memahami tujuan program tersebut dan bahkan keliru mengira bahwa verifikasi identitas Otsus terkait dengan penerbitan “KTP kedua”. Minimnya sosialisasi serta absennya peran pemimpin adat dalam komunikasi program membuat kebijakan strategis ini belum mencapai target utamanya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai fenomena tersebut sebagai bukti bahwa pola komunikasi kebijakan pemerintah masih terlalu administratif. Menurut MRP, bahasa kebijakan harus diterjemahkan dalam bahasa sosial-budaya yang familier bagi masyarakat adat. Tanpa itu, kebijakan yang secara substansi baik tidak akan diterima atau dipahami oleh masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian dan riset tersebut, UI sedang menyusun policy brief yang berisi rekomendasi strategis terkait komunikasi kebijakan berbasis adat, perbaikan implementasi K3, dan peningkatan efektivitas sosialisasi program kesehatan Otsus. Dengan begitu, UI berharap dapat memberikan kontribusi strategis untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan bagi Papua Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UI sebut perlu libatkan masyarakat adat pada setiap kebijakan di Papua
