Pemkab Manokwari komitmen terus sediakan pendidikan gratis

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memastikan program pendidikan gratis tetap dilaksanakan meskipun saat ini pemerintah pusat sedang menjalankan efisiensi anggaran.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat, mengatakan pendidikan gratis merupakan program strategis daerah yang bersifat wajib (mandatory spending) sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Meskipun ada pemangkasan anggaran, program pendidikan gratis tetap kami jalankan. Bahkan pada 2026 kualitasnya akan ditingkatkan dibandingkan 2025,” kata Hermus.

Ia menjelaskan, anggaran transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Manokwari pada 2026 berkurang sekitar Rp200 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Kondisi tersebut berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan dalam melaksanakan belanja daerah.

Meskipun demikian, sejumlah program strategis, seperti pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, tetap menjadi prioritas karena telah ditetapkan sebagai belanja wajib.

“Walaupun ada pemangkasan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyediakan anggaran pendidikan gratis sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

Ia mengatakan, program pendidikan gratis telah mulai dilaksanakan sejak 2025, meskipun implementasinya masih mengalami keterlambatan akibat beberapa kali pergeseran anggaran karena penyesuaian kebijakan efisiensi.

Selain itu, pelaksanaan pendidikan gratis yang berjalan pada pertengahan tahun 2025 masih belum memiliki payung hukum yang kuat.

Namun, pada 2026, pelaksanaan pendidikan gratis lebih ditingkatkan kualitasnya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda tentang Pendidikan Gratis yang sudah disahkan DPRK Manokwari pada akhir tahun 2025.

“Payung hukum sudah ada, sehingga tahun ini pendidikan gratis akan dilaksanakan secara utuh di seluruh jenjang pendidikan sekolah di Manokwari,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan gratis menjadi fokus pemerintah daerah agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Manokwari.