Wali Kota Sorong: Pendidikan prioritas utama pembangunan

Sorong (ANTARA) - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Menurut dia, pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh diabaikan karena menjadi penentu masa depan bangsa dan daerah.

“Tidak ada tawar-menawar. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi,” ujar Septinus dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Sorong, Sabtu.

Dia mengatakan, tidak ada bangsa yang dapat maju tanpa didukung sistem pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Karena itu, Pemerintah Kota Sorong tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan secara optimal di tengah berbagai tantangan.

“Kalau kita mau maju, tidak ada jalan lain selain membangun pendidikan. Ini menjadi komitmen kami untuk terus mendorong kemajuan Papua,” katanya.

Septinus juga mencontohkan negara seperti Singapura yang mampu mencapai kemajuan melalui fokus jangka panjang pada sektor pendidikan.

Ia menilai investasi pendidikan harus dilakukan secara konsisten karena akan menentukan kualitas generasi mendatang dan daya saing daerah di masa depan.

Dalam momentum Hardiknas 2026, Wali Kota Sorong juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai refleksi atas perjuangan para pahlawan pendidikan yang telah membuka akses pendidikan hingga saat ini.

“Hari ini kita menikmati hasil perjuangan mereka. Ke depan, kita harus melanjutkan dengan membangun pendidikan yang lebih baik,” ujar Septinus.

Ia berharap penguatan sektor pendidikan dapat melahirkan generasi Papua yang cerdas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, menegaskan bahwa program sekolah gratis yang dijalankan pemerintah daerah harus sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut dia, kebijakan sekolah gratis tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran dalam disiplin, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.

“Sekolah gratis ini jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Jangan sampai murid merasa santai, guru juga ikut santai, sehingga mutu pendidikan tidak bisa dipertahankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Disdikbud Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas guru, serta keterlibatan dalam berbagai program peningkatan kompetensi.

Ke depan, pihaknya juga merencanakan kerja sama dengan sejumlah yayasan, termasuk dari luar daerah, untuk menghadirkan pelatihan bagi guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

“Ke depan, kami akan mendatangkan pelatih dari luar untuk meningkatkan kemampuan guru, terutama dalam hal disiplin mengajar dan metode pembelajaran,” katanya.

Dia menjelaskan, penguatan pendidikan akan difokuskan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan kemampuan siswa sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya.

Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi turut mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sehingga belum seluruh sekolah dapat dijangkau secara bersamaan.

“Kami akan menetapkan beberapa sekolah sebagai sampel atau percontohan untuk peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Terkait kesejahteraan guru, Yuliana menyebut pemerintah daerah tetap mengacu pada regulasi yang ada dalam pemberian insentif dan tunjangan sesuai beban kerja tenaga pendidik, meskipun implementasinya masih menunggu penguatan aturan lebih lanjut.