Nabire (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua memberikan penguatan aspek hukum dan fungsi intelijen kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah melalui kerja sama strategis guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan aman, tertib, dan berintegritas.
Kepala Kejati Papua Jefferdian di Nabire, Senin, mengatakan sinergi ini merupakan langkah konkret memperkuat kelembagaan KPU dalam menghadapi dinamika pemilu, memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi potensi gangguan dalam penyelenggaraan pemilu, baik pada masa tahapan maupun nontahapan.
“Sinergi ini dibutuhkan untuk menghadirkan kepastian hukum, mitigasi potensi gangguan, serta penguatan deteksi dini melalui fungsi intelijen penegakan hukum,” ujarnya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kejati Papua dan KPU Papua Tengah.
Ia menjelaskan bidang intelijen kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah melalui deteksi dini dan cegah dini.
Fungsi tersebut juga termasuk pengamanan program strategis serta pengumpulan dan pengolahan informasi guna mendukung kelancaran tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Sepo Nawipa menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam aspek pendampingan hukum dan pencegahan potensi pelanggaran.
Menurutnya, KPU membutuhkan dukungan hukum yang memadai agar seluruh proses, termasuk pada masa nontahapan, dapat berjalan sesuai aturan.
“Kami membutuhkan pendampingan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas, sehingga KPU dapat bekerja lebih profesional dan akuntabel,” katanya.
Ia menambahkan kerja sama serupa juga akan didorong hingga tingkat KPU kabupaten guna memperkuat sistem secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengapresiasi langkah KPU dan Kejati Papua dalam membangun kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung aman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah daerah mendukung penuh kolaborasi ini agar tercipta komunikasi yang baik antar lembaga dan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar,” ujarnya.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
