Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mengatakan kekurangan guru merupakan salah satu permasalahan yang membelit dunia pendidikan setempat hingga kini.
"Beberapa tahun terakhir ini sudah banyak guru sertifikasi yang pindah pulang ke daerah asal. Satu sisi kita butuh guru tapi mereka harus pindah ke luar. Kami jadi dilema," ujar Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama, Amsal Saleda di Wasior, Kamis.
Masalah tersebut membuat banyak sekolah yang hanya memiliki satu orang guru saja, sehingga sering kali siswa libur panjang.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengakui kondisi tersebut membuat mereka berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi mereka terus dikejar untuk mencari solusi mengatasi kekurangan guru. Namun di sisi lain restu bagi guru yang meminta pindah ke luar daerah terus diberikan oleh pemangku kepentingan.
Amsal mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena izin perpindahan guru ke luar daerah bukan dikeluarkan oleh dinas pendidikan namun langsung oleh kepala daerah.
Dinas pendidikan juga dihadapkan dengan etos kerja dan disiplin guru yang masih rendah.
Amsal menyebut banyak oknum guru tetap termasuk guru honorer yang enggan bertugas di daerah terpencil dan terdalam. Padahal sekolah di wilayah terpencil yang paling banyak kekurangan guru.
“Banyak guru honorer yang sudah berikan SK di daerah terpencil tapi minta pindah lagi ke kota, “ujar Amsal.
DPRD kabupaten Teluk Wondama menyatakan banyaknya guru yang pindah keluar daerah jelas-jelas telah mendatangkan kerugian besar bagi masyarakat setempat.
Wakil Ketua DPRD Wondama, H Arwin menegaskan, fakta bahwa banyak guru PNS yang telah pindah ke luar daerah harus menjadi catatan khusus bagi bupati. Sebab, perpindahan pegawai ke luar daerah pasti atas persetujuan kepala daerah.
“Kepala daerah harus punya komitmen sebab kita butuh guru jangan izinkan pindah. Kecuali ada alasan lebih khusus yang bisa diterima dengan akal sehat. Ini harus jadi catatan khusus untuk pemerintah daerah," katanya.
