Peningkatan kapasitas SDM jadi prioritas pembangunan Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebut peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu dari lima program prioritas Pemda setempat pada 2024 sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Saat menutup kegiatan Musrenbang RKPD Pemprov Papua Barat di Manokwari, Kamis, Waterpauw menjelaskan empat program prioritas yang lain yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

"Menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2024. Untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik- holistik, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien," kata Waterpauw.

Mantan Kapolda Papua dan Papua Barat itu mengharapkan sumbangsih pemikiran dan komitmen nyata para pemangku kepentingan untuk menyusun program dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

"Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024," ujarnya.

Beberapa tantangan yang dihadapi Pemprov Papua Barat hingga saat ini seperti rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar baik di sektor pendidikan maupun kesehatan serta perlindungan sosial.

Selanjutnya, belum optimal-nya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak serta lanjut usia.

Masih terjadinya konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah juga menjadi salah satu hambatan pembangunan di Papua Barat.

Selain itu, pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara produktif, inovatif dan berkelanjutan belum berjalan maksimal.

Kemudian tingginya risiko kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah.

Hal lain yang juga menjadi perhatian serius Pemprov Papua Barat yaitu kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana, serta masih adanya kasus kemiskinan ekstrim dan stunting yang menjadi isu prioritas nasional.