Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya melakukan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.
"Kita sadari bersama pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional," kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Arif menuturkan saat ini jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61 persen serta menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen. Dengan posisi demikian, peran UMKM sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia.
“Di samping itu, perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 130.354 unit dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 5,1 persen,” ujarnya.
Pada acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat dan para Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Koperasi dan UKM se-Provinsi Papua Barat itu, SesKemenKopUKM menyampaikan terdapat sejumlah program prioritas KemenKopUKM yang dilaksanakan pada 2023 di antaranya pendataan lengkap KUKM, Rumah Produksi Bersama, pengembangan kewirausahaan nasional melalui Perpres Nomor 2 tahun 2022, pengembangan layanan rumah kemasan, redesain PLUT, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta koperasi modern.
Selain itu KemenKopUKM juga mempunyai pembiayaan koperasi dan UKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang berfokus pada koperasi sektor riil.
Oleh karena itu, SesKemenKopUKM menegaskan, Provinsi Papua Barat setelah ada pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terkait dengan arah pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
"Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat pada 2023-2024," ucapnya Arif.
Ia menambahkan hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi saat ini, yakni mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi.
“Kalau mau eksis dan berkembang, mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman," tuturnya.
Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah.
“Selain itu masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KemenKopUKM sinkronisasi kebijakan pengembangan KUMKM di Papua Barat
