Sorong (ANTARA) - Sebanyak 4.242 mahasiswa di wilayah Papua Barat Daya tercatat sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada tahun 2025 yang tersebar di sembilan perguruan tinggi swasta dan negeri di wilayah itu.
Staf Ahli Menteri bidang Penguatan dan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek RI) Dr. M. Hasan Chabibie, di Sorong, Senin, menjelaskan program bantuan pendidikan dari Kemendikbudristek ini menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung keberlanjutan studi di perguruan tinggi.
Menurut dia, program KIP Kuliah menjadi bagian penting dari strategi pemerataan akses pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia.
“Sebanyak 4.242 mahasiswa telah menerima bantuan Program KIP Kuliah pada 2025, yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Sorong dan sekitarnya,” ungkap Dr. Hasan pada pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam kunjungan Komisi X DPR RI di Gedung Lamber Jitmau Kota Sorong.
Adapun kampus-kampus penerima KIP-Kuliah di Papua Barat Daya antara lain Politeknik St. Paul Sorong, Sekolah Tinggi Ekonomi Bukit Zaitun Sorong, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan.
Kemudian, Universitas Kristen Papua, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Nani Bili Nusantara, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan Universitas Victory Sorong.
Menurut Dr. Hasan, alokasi bantuan pendidikan ini juga mempertimbangkan kondisi fiskal negara, serta melalui proses pembahasan bersama Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
“KIP Kuliah bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga bagian dari investasi negara untuk membangun sumber daya manusia unggul, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Program KIP-K merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu.
"Selain pembebasan biaya kuliah, penerima KIP-K juga mendapat bantuan biaya hidup sesuai dengan klaster wilayah," ujarnya.
