Manokwari (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Papua Barat berkomitmen memperkuat transformasi layanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Rabu, mengatakan penyatuan fungsi Kemenimipas memberi dampak signifikan percepatan reformasi layanan keimigrasian bagi masyarakat.
"Transformasi digital, penyederhanaan alur layanan, dan integrasi data nasional menjadi fokus lanjutan yang akan terus dikembangkan di Papua Barat," kata Asrul.
Ia menyebut, transformasi yang diterapkan oleh Ditjen Imigrasi Papua Barat antara lain, digitalisasi layanan paspor dan izin tinggal, serta penguatan pengawasan orang asing melalui sistem terintegrasi.
Kemudian, dukungan layanan keimigrasian yang efisien terhadap pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menuju status bandara internasional.
"Layanan keimigrasian lebih terintegrasi, bukan hanya perubahan struktur tetapi manfaat layanan yang langsung dirasakan masyarakat di daerah," ujarnya.
Menurut dia, peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-1 tahun 2025 menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis.
Kedua direktorat tersebut tidak hanya berdiri sebagai institusi penegak hukum, melainkan turut berperan menjadi fasilitator untuk mendukung pembangunan di dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Dengan sinergi yang semakin erat, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas menghadirkan layanan yang inklusif bagi masyarakat luas," ucap Asrul.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat Hensah menyebut, reformasi kelembagaan Kemenimipas yang sudah berjalan selama satu tahun berdampak positif terhadap kualitas pelayanan.
Transformasi layanan antara lain, meningkatkan standar keamanan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Kami juga melakukan penguatan rehabilitasi pecandu narkoba, program pemberdayaan warga binaan, dan perluasan jaringan reintegrasi sosial," kata Hensah.
Menurutnya, optimalisasi transformasi layanan dimaksud tidak terlepas dari dukungan para mitra, seperti pelaku usaha dan lembaga pendidikan yang turut menyukseskan program pelatihan bagi warga binaan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting karena memberikan kesempatan bagi semua warga binaan untuk mengembangkan potensi diri masing-masing selama menjalani masa pidana.
"Pemasyarakatan tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama dengan mitra adalah bentuk kemanusiaan yang memberikan harapan bagi warga binaan," ujar Hensah.
