Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sebanyak 72.061 usaha di Provinsi Papua Barat masuk skala mikro kecil atau mencapai 97,8 persen dari 73.682 usaha, sedangkan sisanya 2,2 persen merupakan usaha berskala besar.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Jumat, mengatakan data skala usaha tersebut nantinya akan mengalami pembaharuan seiring dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dimulai pada 1 Mei hingga 31 Juli.
"Saat ini kami lagi menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.
Dia berharap agar seluruh pelaku usaha di wilayah Papua Barat memberikan data valid kepada petugas sensus, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program yang tepat sasaran.
Pelaksanaan sensus tahun 2026 bertujuan menyediakan data dasar seperti, informasi struktur ekonomi, informasi struktur usaha, dan informasi ekonomi digital, serta kegiatan ekonomi yang berbasis lingkungan.
"Supaya pemerintah bisa susun program yang tepat sasaran, termasuk bagaimana menaikkan kelas usaha mikro kecil," kata Merry.
Menurut dia peningkatan karakteristik maupun daya saing dari usaha mikro kecil di Papua Barat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, sehingga angka pengangguran berkurang.
Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjawab berbagai isu penting, antara lain peta perekonomian wilayah, peran UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian, serta penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
"Oleh karena itu, BPS butuh dukungan semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," kata Merry.
