Nabire (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menyediakan jaringan internet di 18 puskesmas guna mendukung peningkatan layanan kesehatan berbasis digital dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor dr Dicky Permana Putra di Nabire, Selasa, mengatakan ketersediaan jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak karena sistem pelayanan kesehatan saat ini telah berbasis digital, termasuk dalam proses pencatatan pelayanan hingga klaim pembayaran.
“Dari 36 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama, sebanyak 18 di antaranya belum memiliki akses internet dan semuanya adalah puskesmas. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya saat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama Pemkab Nabire.
Ia menjelaskan jaringan internet untuk mendukung input data pelayanan, penilaian kapitasi, serta pemantauan mutu layanan kesehatan. Tanpa dukungan tersebut, optimalisasi pelayanan kepada peserta JKN akan terhambat.
Selain itu, pihaknya mencatat masih terdapat enam puskesmas belum memiliki dokter umum, yakni Puskesmas Diaikunu, Dikia, Lokodimi, Maniwo, Siriwo, dan Wapoga. Sementara itu, layanan dokter gigi baru tersedia di tujuh puskesmas.
Menurut dia, kelengkapan tenaga medis berpengaruh terhadap besaran kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
“Semakin lengkap tenaga medis, maka kapitasi yang dibayarkan akan semakin maksimal,” katanya.
Hingga 1 April 2026, jumlah peserta JKN aktif di Kabupaten Nabire tercatat 156.547 jiwa atau 86,88 persen dari total penduduk 180.190 jiwa.
Dari jumlah tersebut, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 50,01 persen, sedangkan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah 11,31 persen.
Pihaknya juga mencatat RSUD Nabire sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) di daerah tersebut.
RSUD Nabire telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan mampu melayani obat kronis. Namun, peningkatan kualitas layanan masih diperlukan.
“Secara umum kualitas fasilitas kesehatan di Nabire sudah baik, dengan nilai di atas 70 poin, sehingga sangat direkomendasikan untuk kerja sama,” ujarnya.
Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan masukan dalam meningkatkan layanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan BPJS Kesehatan.
“Terutama untuk RSUD, karena BPJS sangat erat hubungannya dengan pelayanan rumah sakit. Kami berharap ke depan kerja sama ini semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” katanya.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
