Manokwari,(Antara)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengingatkan pelibatan masyarakat adat dalam program ekonomi hijau yang akan dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat.
Direktur Mnukwar, Andi Saragih di Manokwari, Minggu, mengatakan, Internasional Concervation of Bioversity Ecotourism and Creative Economy (ICBE) merupakan momentum yang baik untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan di provinsi tersebut.
Menurutnya, Konferensi Internasional yang digelar di Manokwari pada 7 hingga 10 Oktober tersebut diharapkan tidak semata kegiatan ceremonial, namun harus mencerminkan program dan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan, terutama pasca ICBE.
Terkait tiga topik yang akan dibahas dalam konferensi ini, yakni keanekaragaman hayati, ekopariwisata dan ekonomi kreatif, kata dia, perlu upaya nyata pemerintah daerah diantaranya dalam hal kebijakan anggaran dan pemberdayaan masyarakat.
"Orang-orang beranggapan, ICBE adalah momentum awal terkait ekonomi hijau dan lain. Menurut kami, program dan seluruh kebijakan dalam pembangunan tersebut harus benar-benar sampai pada level masyarakat adat," katanya.
Seluruhnya, lanjut Andi, harus terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) maupun program pembangunan jangka pajang dan jangka menengah(RPJP-RPJM) daerah. Perlu tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan setelah ICBE berakhir.
"Jadi semangatnya jangan hanya habis di tanggal 10 saat konferensi internasional ditutup. Setelah ICBE banyak harus dilakukan pemerintah, diantaranya memastikan pelibatan masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati, ekopariwisata serta ekonomi kreatif," sebutnya.
Masyarakat lokal, sebut Andi, harus memperoleh ruang yang cukup bahkan lebih besar dibanding investor. Pihaknya tak ingin masyarakat hanya jadi penonton dalam pemanfaatan potensi daerah.
Ia mengemukakan, nilai jual dalam pengembangan ekonomi hijau adalah potensi sumber daya alam (SDA) baik di darat maupun laut. Sejak dahulu masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian potensi SDA tersebut.
"Masyarakat hidup dan beraktivitas di sana. Jangan sampai kedatangan investor menyingkirkan peran mereka, untuk itu perlu skema yang pas serta keberpihakan agar cita-cita besar ini terwujud," kata dia lagi.
Saat ini, lanjut Andi, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha memanfaatkan potensi di wilayah masing-masing melalui konsep pariwisata maupun pengembangan ekonomi lainya. Pendampingan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
"Masyarakat juga sudah punya cita-cita besar, namun lemah dari sisi konsep, modal maupun jaringan. Untuk itu, harus ada pendampingan," pungkasnya.***1***
