Sorong (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Rommy S Tamawiwy menyebutkan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 merupakan ajang untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Rommy S Tamawiwy pada perayaan puncak GNPIP 2023 di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin.
"Hadirnya GNPIP sejak awal 2023 justru berorientasi pada penguatan sinergitas dan kolaborasi lintas pemerintahan untuk mengendalikan inflasi yang terjadi," jelas ucap Rommy.
Ia menyebutkan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat Daya terus berupaya melalui komitmen bersama untuk tetap menjaga pengendalian inflasi nasional.
“Ini menjadi momen sangat strategis bagi Provinsi Papua Barat Daya, bahwa sinergitas dan kolaborasi telah kita lalui bersama sejak awal tahun 2023 hingga saat ini telah memberikan dampak positif,” kata Rommy.
Program GNPIP yang telah dilakukan sejak awal 2023 oleh BI dan tim TIPD kota dan kabupaten, kata dia, berhasil terlaksana dengan baik karena adanya kolaborasi dan sinergitas yang telah terbentuk. Selama GNPIP berjalan sepanjang 2023, banyak kegiatan telah dilakukan salah satunya adalah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada petani lewat program petani berkualitas (Petatas).
Salah satu upaya yang telah dibangun selama realisasi program GNPIP adalah membuka dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperkuat pangan lokal.
Hal itu dilakukan karena kondisi gejolak dunia yang terjadi saat ini, kemudian berdampak langsung terhadap inflasi, maka salah satu cara yang tepat adalah memaksimalkan potensi pangan lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
"Pangan lokal perlu dimanfaatkan sebaik mungkin supaya nantinya bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita," harap dia.
Dorongan peningkatan dari pemanfaatan pangan lokal, sebut dia, perlu mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah setempat sehingga masyarakat bisa memaksimalkan potensi pangan lokal di Papua Barat Daya ini secara optimal.
Karena itu, dia berharap kepada pemerintah daerah supaya terus memperkuat kolaborasi yang telah terbangun selama realisasi program GNPIP, kemudian lebih memaksimalkan pangan lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pengendalian inflasi di Papua Barat Daya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Barat Daya George Yarangga memberikan apresiasi kepada kepada BI atas dukungan dan kolaborasi bersama pemerintah membangun komitmen dalam rangka pengendalian inflasi.
"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan BI," ucap George Yarangga.
Ia berharap kepada BI untuk tetap memberikan dukungan dan intervensi lewat ruang kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Papua Barat Daya untuk melakukan pinjaman sehingga mereka bisa berdaya saing membantu pemerintah mengendalikan inflasi di provinsi ini.
"Kemudian soal pemanfaatan pangan lokal, kita pemerintah akan terus mendorong supaya pangan lokal ini lebih mendapat perhatian untuk dikembangkan," kata dia.
Karena itu, dia berharap kepada para kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk memberikan intervensi penuh melalui anggaran yang cukup supaya masyarakat bisa mengoptimalkan pangan lokal sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi.
"Berkat kolaborasi antara BI dan Pemerintah Papua Barat Daya, angka inflasi bisa menurun di bawah empat persen," ucap dia.
