Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manokwari, Papua Barat melakukan upaya jemput bola ke distrik (kecamatan) untuk mengejar penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di wilayah tersebut.
Sekretaris Bapenda Manokwari Umrah Nur di Manokwari, Rabu, mengatakan, realisasi penerimaan dari PBB P2 butuh upaya percepatan agar dapat mengejar target tahun ini.
"Target penerimaan PBB P2 tahun ini Rp10 miliar, tapi sampai dengan 27 Agustus baru terealisasi Rp1 miliar," katanya.
Ia mengatakan, realisasi penerimaan PBB P2 agak lambat karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 baru didistribusikan pada Juli 2024.
Sebagai upaya percepatan penagihan PBB P2, Bapenda telah membentuk tim untuk melakukan penagihan di seluruh distrik-distrik yang jauh dari kota seperti Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia untuk membuka kanal pembayaran bagi masyarakat yang belum bisa mengakses aplikasi Noken Payment.
Noken Payment sendiri merupakan aplikasi buatan Bapenda Manokwari untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan satu aplikasi, wajib pajak di Manokwari berbagai jenis pajak dan retribusi lainnya secara daring dan mudah.
"Awal September tim kita akan diturunkan ke distrik-distrik melakukan penagihan langsung pada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, target PBB P2 tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang hanya sebesar Rp9 miliar.
Kenaikan tersebut lantaran saat ini Pemkab Manokwari mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Manokwari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
"Kita optimistis realisasi penerimaan PBB P2 tahun ini minimal sama dengan tahun lalu yaitu Rp6 miliar," ujarnya.
Ia menambahkan, target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari pada 2024 dipatok sebesar Rp114 miliar. Namun, hingga 27 Agustus 2024, realisasi PAD baru mencapai Rp37 miliar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bapenda Manokwari jemput bola kejar penerimaan PBB P2
