Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Papua Barat untuk mengoptimalkan capaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manokwari Umrah Nur, di Manokwari, Sabtu, mengatakan, melalui kerja sama tersebut pihaknya dilibatkan dalam pemberian surat tagihan piutang kepada wajib pajak.
“Sinergi dan kolaborasi antara Bapenda dan UPT Samsat dapat membantu percepatan proses penagihan pajak dan mendorong tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan melalui skema opsen,” ujarnya.
Ia mengatakan pula, selain membantu membagikan tagihan wajib pajak, pihaknya juga dilipatkan setiap Samsat melakukan razia kendaraan bersama pihak kepolisian.
Menurutnya, kerja sama dan sinergi harus dilakukan, karena saat ini Pemkab Manokwari mendapat tambahan penerimaan dari skema opsen PKB dan BBNKB sebesar 66 persen.
Melalui skema opsen, pemda menerima pajak langsung mendapat transfer tiap hari dari PKB dan BBNKB yang dibayarkan warga, berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk hibah dari provinsi tiap tiga bulan, sehingga sinergi jadi kunci mengoptimalkan penerimaan daerah.
Dengan adanya skema opsen, Pemkab Manokwari mendapat tambahan target pendapatan sebesar Rp31,9 miliar pada tahun ini yang terdiri dari opsen PKB sebanyak Rp20,9 miliar dan opsen BBNKB sebanyak Rp11 miliar. Dari target tersebut, hingga semester I, realisasi telah mencapai Rp6,5 miliar untuk PKB dan Rp2,4 miliar untuk BBNKB.
Umrah optimistis realisasi target dapat tercapai pada semester II, apalagi pada periode Oktober saat Samsat membuka program penghapusan denda pajak tahunan.
“Biasanya masyarakat menunggu momen bebas denda pajak, dan ini akan memicu lonjakan pembayaran. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin target bisa tercapai,” katanya pula.
Ia menambahkan bahwa Bapenda telah menyebarkan lebih dari 2.000 surat tagihan kepada wajib pajak yang sebagian besar merupakan piutang pajak lama bahkan ada yang sejak 2019 dan 2020.
Dengan sinergi yang telah terbangun, Pemkab Manokwari berharap pendapatan dari sektor pajak kendaraan bisa terus meningkat dan menjadi salah satu pilar pendukung utama dalam pembiayaan pembangunan daerah.
