Manokwari (ANTARA) - Pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari, Papua Barat periode 2024-2029 resmi dilantik sehingga dapat mengawal program-program pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
Tiga unsur pimpinan DPRK yaitu Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid beserta Wakil Ketua DPRK yaitu Johani Brian Alparistha Makatita dan Daniel Mandacan dilantik melalui Rapat Paripurna DPRK Manokwari tentang Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRK di Manokwari, Rabu.
"Pimpinan DPRK yang baru diharapkan dapat mengemban amanah rakyat dengan sepenuh hati penuh integritas dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan adil dan bijaksana," kata Plt Sekda Manokwari Harjanto Ombesampu saat membacakan pidato Bupati Manokwari.
Ia mengatakan, pimpinan DPRK Manokwari memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan amanah rakyat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta dapat menjaga dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pihak pemerintah optimis pimpinan DPRK Manokwari membuat akan membuat lembaga tersebut semakin solid dalam tiga fungsi utamanya sesuai pasal 96 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yakni fungsi membentuk peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan.
Kerjasama antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat serta membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat Manokwari.
Kabupaten Manokwari di masa depan akan terus menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkat layanan publik serta mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
"Pimpinan DPRK Manokwari yang baru diharapkan mampu meningkatkan sinergi berbagai program dan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid menyatakan, DPRK Manokwari siap bekerjasama dengan eksekutif guna membangun daerah sesuai fungsi DPRK sehingga dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Manokwari pusat peradaban tanah papua dan ibukota Provinsi Papua Barat.
Setelah dilantik, pimpinan DPRK mempunyai agenda penting dan mendesak yaitu segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan.
“Untuk komisi sudah dibentuk dan tinggal ditetapkan, kita memiliki empat komisi. Selain AKD kita juga perlu segera membuat tata tertib dewan. Kita targetkan dapat segera selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, unsur pimpinan DPRK sebenarnya ada empat orang, namun salah satu partai belum menunjuk wakil ketua karena masalah internal. Pihaknya akan memproses pelantikan wakil ketua tersebut setelah partai bersangkutan sudah melakukan penunjukan wakil ketua.
"Setelah semua kebutuhan internal DPRK sudah siap, maka kita memberikan agendakan jadwal pembahasan APBD induk 2025," katanya.
