Pemkab Manokwari sediakan 41 ton beras cadangan pangan

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa 41 ton beras pada tahun 2025 untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari Serdion Rahawarin di Manokwari, Senin, mengatakan cadangan pangan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

“CPPD ini disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat, baik membantu warga terdampak bencana alam maupun sebagai intervensi ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan jumlah penduduk di atas 200 ribu jiwa, idealnya CPPD Manokwari mencapai 50 ton.

Namun, pada tahun ini pengadaan baru dapat direalisasikan sebesar 41 ton menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran pengadaan CPPD tahun ini sebesar Rp500 juta.

Ia mengatakan, CPPD disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam baik skala besar maupun kecil. Penyalurannya akan mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan, khususnya kampung-kampung yang masuk kategori rentan pangan.

Sedangkan untuk pengadaan beras CPPD, lanjut Serdion, dilakukan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di SP-10 Distrik Sidey sebagai bentuk pemberdayaan petani lokal.

“Pembelian beras dilakukan langsung dari Gapoktan. Ini sekaligus menjadi dukungan nyata pemerintah daerah terhadap petani kita,” ujarnya.

Dari total 41 ton CPPD yang tersedia, sebanyak 8 ton beras telah disalurkan sebagai bantuan sosial untuk warga terdampak bencana maupun bantuan sosial lainnya.

Penyaluran tersebut termasuk 1 ton beras yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama pada peringatan satu abad nubuatan Isak Samuel Kijne beberapa waktu lalu.

Selain untuk penanganan darurat, Serdion menambahkan CPPD juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intervensi apabila terjadi lonjakan harga beras di pasaran.

“Dengan adanya cadangan ini, kami berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga saat terjadi kondisi darurat maupun gejolak harga, sekaligus mendorong pemberdayaan petani lokal,” katanya.